Kaur, Garislintas.Com – Pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur senilai lebih kurang Rp500 miliar menuai sorotan masyarakat. Isu utama yang mengemuka adalah dugaan minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal, padahal peraturan perundang-undangan mewajibkan pelaksana proyek memberdayakan warga sekitar. Sorotan ini muncul di tengah upaya efisiensi anggaran negara dan sempitnya lapangan kerja, sebagaimana tercatat Jumat 5/6/2026.
Berdasarkan penelusuran media dari warga Kabupaten Kaur yang enggan disebut identitasnya, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal di lokasi proyek dinilai sangat rendah. Warga tersebut menyebut pekerja asal Kaur hanya sekitar 0,5 persen dari total pekerja lapangan. Angka itu dinilai timpang dengan nilai investasi ratusan miliar serta harapan masyarakat agar bisa terlibat sebagai tenaga harian maupun borongan. “Proyek senilai ratusan miliar ini kami harapkan jadi penopang ekonomi warga, namun kenyataannya warga lokal yang diambil sangat sedikit,” ungkapnya.
Data dari pelaksana proyek berbeda jauh. Bapak Taufik selaku perwakilan PT PP di lokasi menyatakan sekitar 65 persen pekerja berasal dari luar Kabupaten Kaur dan 35 persennya warga lokal. Perbedaan angka yang mencolok ini memunculkan pertanyaan publik: data mana yang akurat, serta apakah 35 persen warga lokal ditempatkan di pekerjaan strategis atau hanya pekerjaan ringan. Padahal UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mewajibkan pemanfaatan tenaga kerja serta sumber daya lokal secara maksimal. Pelanggaran dapat berujung sanksi administratif, pemutusan kontrak, hingga proses hukum.
Merespons itu, aktivis Anton Surahman meminta Dinas Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Inspektorat Daerah, hingga aparat penegak hukum turun melakukan investigasi transparan terhadap daftar nama pekerja, asal daerah, dan kesesuaiannya dengan kontrak. Senada, Ketua IWO Kaur Herpin Fascher menilai kejelasan informasi mutlak diperlukan agar proyek bernilai ratusan miliar tidak hanya menguntungkan pihak luar. Hingga berita diturunkan belum ada klarifikasi resmi tertulis dari manajemen pusat PT PP (Persero) Tbk. Media akan terus memantau perkembangan dan hasil verifikasi pihak berwenang.
(Ahlan)
